Senat Republik Indonesia Serikat

Senat Republik Indonesia Serikat (RIS) adalah salah satu dari dua kamar dalam sistem parlemen bikameral yang dibentuk setelah penandatanganan Perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1949. Senat ini terdiri dari wakil-wakil negara bagian yang membentuk RIS, yang dirancang untuk memastikan representasi dan perlindungan kepentingan negara bagian dalam proses legislasi nasional. Senat RIS memiliki peran penting dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RIS, serta menjaga keseimbangan kekuasaan antara pemerintah pusat dan negara bagian.

Namun, keberadaan Senat RIS hanya berlangsung singkat. Pada tahun 1950, Indonesia memutuskan untuk kembali ke bentuk negara kesatuan melalui pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan perubahan ini, Senat RIS dibubarkan, dan fungsinya dialihkan ke sistem legislatif baru yang lebih terpusat. Meskipun demikian, pembentukan Senat RIS mencerminkan upaya awal Indonesia dalam menerapkan sistem federalisme dan memberikan pelajaran penting dalam proses transisi menuju negara kesatuan.

Senat Republik Indonesia Serikat (RIS) merupakan lembaga tinggi negara yang berfungsi sebagai perwakilan daerah-daerah dalam struktur pemerintahan federal yang diresmikan pada 27 Desember 1949, setelah penyerahan kedaulatan oleh Belanda. Pembentukan Senat RIS adalah hasil dari Konferensi Meja Bundar (KMB), yang menghasilkan keputusan untuk mendirikan negara federal sebagai pengganti Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Senat ini terdiri dari wakil-wakil dari negara bagian dan daerah-daerah yang tergabung dalam RIS, seperti Negara Pasundan, Negara Sumatera Timur, dan beberapa lainnya.

Senat RIS memiliki peran penting dalam proses legislasi, bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RIS. Setiap keputusan yang diambil oleh DPR RIS harus mendapatkan persetujuan dari Senat untuk dapat diberlakukan sebagai undang-undang. Hal ini mencerminkan struktur federal dari RIS, di mana negara-negara bagian memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan nasional. Meskipun demikian, peran Senat sering kali dipandang sebagai simbol formalitas karena kekuatan politik sebagian besar tetap berada di tangan pemerintah pusat.

Eksistensi Senat RIS berakhir seiring dengan bubarnya Republik Indonesia Serikat pada 17 Agustus 1950, ketika negara kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pembubaran ini terjadi setelah berbagai negara bagian menyatakan keinginan untuk bergabung dalam NKRI, yang menyebabkan Senat RIS kehilangan relevansinya. Senat RIS pun menjadi bagian dari sejarah singkat dan transisi politik Indonesia dari negara federal menuju negara kesatuan.

Ketua Senat Republik Indonesia Serikat (RIS) yang pertama dan satu-satunya adalah Soepomo, seorang ahli hukum dan tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Soepomo menjabat sebagai Ketua Senat RIS sejak lembaga ini didirikan pada 27 Desember 1949 hingga pembubarannya pada 17 Agustus 1950. Sebagai Ketua Senat, Soepomo bertugas memimpin sidang-sidang senat serta menjaga hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam kerangka negara federal. Kepemimpinannya di Senat RIS diakui karena kemampuannya menjembatani berbagai perbedaan pandangan politik antar negara bagian dalam RIS.

Wakil Ketua Senat RIS dijabat oleh Sutan Mohammad Rasjid, seorang tokoh dari Sumatera Barat yang memiliki peran penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan kemudian berkiprah di pemerintahan RIS. Sebagai Wakil Ketua, Sutan Mohammad Rasjid membantu Ketua dalam menjalankan tugas-tugas kepemimpinan di Senat, serta berperan dalam memastikan bahwa setiap negara bagian memiliki kesempatan yang adil untuk berpartisipasi dalam proses legislasi. Meskipun masa jabatan mereka di Senat RIS terbilang singkat, baik Soepomo maupun Sutan Mohammad Rasjid memainkan peran penting dalam sejarah transisi Indonesia dari negara federal kembali ke bentuk negara kesatuan.

Senat terdiri dari wakil-wakil dari negara bagian yang membentuk RIS. Setiap negara bagian memiliki perwakilan di Senat berdasarkan kesepakatan di KMB. Komposisi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kepentingan negara bagian terwakili dalam proses legislasi nasional.

Senat memiliki beberapa tuags dan wewenang utama, di antaranya:

1. Mengawasi Kegiatan DPR: Senat berperan dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap kebijakan dan undang-undang yang diusulkan oleh DPR.
2. Mereview RUU: Senat memiliki hak untuk mereview dan memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang yang disahkan oleh DPR sebelum menjadi undang-undang.
3. Menjaga Kepentingan Negara Bagian: Senat bertugas untuk memastikan bahwa kepentingan negara bagian terwakili dalam kebijakan nasional.

Senat RIS hanya berfungsi dalam periode yang sangat singkat. Pada tahun 1950, Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan melalui pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan pembubaran RIS, Senat sebagai lembaga legislatif federal juga dibubarkan, dan fungsinya dialihkan ke sistem parlementer NKRI yang baru.

Meskipun hanya berfungsi dalam periode singkat, Senat RIS memiliki dampak penting dalam sejarah pembentukan sistem legislatif Indonesia. Pembentukan Senat menunjukkan upaya awal Indonesia dalam mengadopsi sistem bikameral dan federalisme. Selain itu, keberadaan Senat juga memberikan pelajaran penting dalam proses transisi dari negara federal ke negara kesatuan yang lebih terpusat.

Berikut ini adalah daftar anggota Senat Republik Indonesia Serikat. Legislatif dengan bentuk senat hanya ada dalam periode yang singkat selama Indonesia menjadi negara federal. Senat ini terdiri atas 32 anggota, dua dari masing-masing negara bagian.

Ketua	Wakil Ketua
Melkias Agustinus Pellaupessy Negara Indonesia Timur	Teuku Muhammad Hasan Republik Indonesia

PNI: 3 kursi   Masyumi: 6 kursi   Demokrasi: 2 kursi   Partai Katolik: 3 kursi   PIR/PPIR: 9 kursi   Partai Kebangsaan Indonesia: 1 kursi   PUDI: 2 kursi   Independen: 5 kursi   Partai Buruh: 1 kursi
Negara bagian	Anggota		Kelahiran	Afiliasi politik		Keterangan
Negara Repoeblik Indonesia (RI)		Sumanang	1 Mei 1908		Partai Nasional Indonesia	[1]
		Teuku Muhammad Hasan	4 April 1906		Independen	[1]
Indonesia Timur		Muhammad Kaharuddin III	?		Independen	Mengundurkan diri dari senat.[1]
		Melkias Agustinus Pellaupessy	25 Mei 1906		Demokrasi	Terpilih sebagai Ketua Senat.[1]
Pasundan		Mohammad Enoch	17 Februari 1893		Partai Kebangsaan Indonesia	[1]
		M. Ardiwinangun	14 April 1900		Masyumi	[1]
Jawa Timur		Roeslan Wongsokoesoemo	?		Partai Indonesia Raya	Mengundurkan diri dari senat.[1]
		Soejadi	1 Januari 1888		Independen	[1]
Madura		M. Gondosuwandito	?		Masyumi	[1]
		Bagioadi Mantjanegara	19 Juli 1906			[2]
		R. Abdurrasid	?		Masyumi	Mengundurkan diri dari senat.[1]
Sumatra Timur		Djaidin Purba	1 Mei 1906		Partai Nasional Indonesia	[1]
		Ngeradjai Meliala	26 November 1913		Demokrasi	[1]
Sumatera Selatan		Raden Hanan	5 November 1898		Partai Persatuan Indonesia Raya	Dilantik pada 20 Februari 1950.[1]
		Bustan Urip	12 Mei 1899		Partai Persatuan Indonesia Raya	[1]
Daerah Jawa Tengah		Valentinus Sudjito	13 Februari 1905		Partai Katolik	[1]
		Sarino Mangunpranoto	15 Januari 1911		Partai Nasional Indonesia	[1]
Bangka		Sulaiman Dzen	12 Februari 1901		Partai Persatuan Indonesia Raya	[1]
		Tjung Tin Jan	9 Februari 1919		Partai Katolik	[1]
Belitung		Abubakar	2 Mei 1903		Masyumi	[1]
		Mohammad Saad	15 November 1915		Masyumi	[1]
Riau		Mohammad Noh	25 Desember 1908		Masyumi	[1]
		Machmud	15 Februari 1898		Independen	Mengundurkan diri dari senat.[1]
Kalimantan Barat		Agustinus Jelani	28 Agustus 1919		Partai Katolik	[1]
		Abubakar Ariadiningrat	6 April 1915		Partai Persatuan Indonesia Raya	[1]
Dajak Besar		Mochran bin Hadji Ali	31 Maret 1908		Partai Indonesia Raya	[3]
		Helmuth Kunum	15 Maret 1915		Partai Uni Demokrasi Indonesia	[3]
Banjar		Anang Abdul Rivai	8 September 1913		Partai Uni Demokrasi Indonesia	Dilantik pada 5 Maret 1950 (1950-03-05). Menggantikan H. Raden.[3]
		Burhanudin	20 September 1909		Independen	[3]
Kalimantan Tenggara		Tadjuddin Noor	16 April 1906		Partai Persatuan Indonesia Raya	[3]
		Mohammad Jamani	2 Mei 1915 (1915-05-02)		Partai Persatuan Indonesia Raya	[3]
Kalimantan Timur		Adji Raden Djokoprawiro	15 Agustus 1915 (1915-08-15)		Partai Persatuan Indonesia Raya	[3]
		Adji Bambang Mohammad Jusuf	10 Juni 1910		Partai Buruh	[3]

• Tim Penyusun Sejarah (1970), Seperempat Abad Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia [A Quarter Century of the People's Representative Council of the Republic of Indonesia] (PDF), Jakarta: Sekretariat DPR-GR