Komisi Regulasi Kasino Jepang
カジノ管理委員会 | |
Kantor pusat Komisi Regulasi Kasino Jepang | |
Informasi lembaga | |
---|---|
Dibentuk | 07 Januari 2020 (2020-01-07) |
Wilayah hukum | Jepang |
Kantor pusat | 4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Jepang |
Lembaga induk | Kantor Kabinet |
Situs web | www |
Komisi Regulasi Kasino Jepang (カジノ管理委員会code: ja is deprecated , JCRC) adalah lembaga dari pemerintah Jepang. Komisi ini adalah komite administrasi kolegial yang dibentuk di bawah yurisdiksi Perdana Menteri sebagai biro eksternal dari Kantor Kabinet.
Komisi ini didirikan pada 7 Januari 2020.[1]
Latar belakang
Komisi Regulasi Kasino Jepang didirikan pada 7 Januari 2020 sebagai komite administrasi yang dibentuk sebagai biro eksternal dari Kantor Kabinet, berdasarkan Undang-Undang tentang Pengembangan Kawasan Fasilitas Wisata Kompleks Tertentu (UU No. 80 Tahun 2018, selanjutnya disebut sebagai "Undang-undang tentang Pengembangan Resor Terpadu"). Komisi ini merupakan badan kolegial yang terdiri dari seorang ketua dan empat orang anggota. Komisi ini bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keamanan terkait pendirian dan pengoperasian fasilitas kasino untuk mewujudkan "bisnis kasino yang sehat yang beroperasi di bawah pengawasan dan kendali negara yang tepat".[2]
Lihat pula
- Kementerian Jepang
Referensi
Pranala luar
- Situs resmi (dalam bahasa Jepang)
- l
- b
- s
- Kabinet
- Sekretariat Kabinet
- Biro Legislasi Kabinet
- Dewan Keamanan Nasional
- Otoritas Personalia Nasional
- Kantor Kabinet
- Badan Rumah Tangga Kekaisaran
- Komisi Perdagangan Adil
- Komisi Keamanan Publik Nasional dan Badan Kepolisian Nasional
- Komisi Perlindungan Informasi Pribadi
- Badan Jasa Keuangan
- Badan Urusan Konsumen
- Komisi Regulasi Kasino
- Badan Digital
- Badan Rekonstruksi
- Urusan Dalam Negeri dan Komunikasi (Daftar)
- Kehakiman (Daftar)
- Urusan Luar Negeri (Daftar)
- Keuangan (Daftar)
- Pendidikan, Budaya, Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Daftar)
- Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Sosial (Daftar)
- Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Daftar)
- Ekonomi, Perdagangan dan Industri (Daftar)
- Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata (Daftar)
- Lingkungan Hidup (Daftar)
- Pertahanan (Daftar)
- Dewan Audit (independen secara konstitusional)