Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia | |
---|---|
![]() Logo Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | |
![]() Bendera Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | |
Gambaran umum | |
Dibentuk | 27 Juli 1959 (1959-07-27) |
Dasar hukum pendirian |
|
Bidang tugas | Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi |
Susunan organisasi | |
Menteri | Abdullah Azwar Anas |
Sekretaris Kementerian | Rini Widayantini[1] |
Inspektorat | Aan Syaiful Ambia
|
Deputi | |
Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan | Erwan Agus Purwanto |
Kelembagaan dan Tata Laksana | Nanik Murwati |
Sumber Daya Manusia Aparatur | Alex Denni |
Pelayanan Publik | Diah Natalisa |
Staf Ahli | |
Bidang Politik dan Hukum | – |
Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah | – |
Bidang Administrasi Negara | – |
Bidang Budaya Kerja | – |
LPNK yang dikoordinasikan | |
• Lembaga Administrasi Negara • Badan Kepegawaian Negara • Arsip Nasional Republik Indonesia | |
Alamat | |
Kantor pusat | Jalan Jenderal Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan 12190 DKI Jakarta, Indonesia |
Situs web | www |
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (disingkat Kementerian PAN-RB atau KemenPAN-RB) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang bertugas menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Kementerian PAN-RB dipimpin oleh seorang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) yang sejak tanggal 7 September 2022 dijabat oleh Abdullah Azwar Anas.
Tugas dan fungsi
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan fungsi:
- perumusan dan penetapan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, sumber daya manusia aparatur, dan pelayanan publik;
- koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, sumber daya manusia aparatur, dan pelayanan publik;
- koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
- pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.[2]
Susunan organisasi
Susunan organisasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menurut Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021[3] adalah:
Pimpinan
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Sekretariat
- Sekretariat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
- Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum
- Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
- Biro Umum dan Keuangan
Inspektorat
Deputi
- Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan
- Sekretariat Deputi
- Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi
- Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan
- Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I
- Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II
- Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III
- Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
- Sekretariat Deputi
- Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana
- Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Politik, Hukum, Keamanan, dan Pemerintahan Daerah
- Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Perekonomian, Kemaritiman, dan Investasi
- Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur
- Sekretariat Deputi
- Asisten Deputi Penguatan Budaya Kerja Sumber Daya Manusia Aparatur
- Asisten Deputi Manajemen Talenta dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur
- Asisten Deputi Peningkatan Kinerja dan Sistem Penghargaan Sumber Daya Manusia Aparatur
- Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur
- Asisten Deputi Percepatan Transformasi Digital Manajemen Aparatur Sipil Negara
- Deputi Bidang Pelayanan Publik
- Sekretariat Deputi
- Asisten Deputi Perumusan Sistem dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik
- Asisten Deputi Transformasi Digital Pelayanan Publik
- Asisten Deputi Standardisasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Inklusif
- Asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat
- Asisten Deputi Koordinasi dan Fasilitasi Strategi Pengembangan Praktik Terbaik Pelayanan Publik
Staf Ahli
- Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum
- Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah
- Staf Ahli Bidang Administrasi Negara
- Staf Ahli Bidang Budaya Kerja
Galeri
- Logo Kemenpan RB (2011–2021)
- Logo Kemenpan RB (2021–sekarang)
Referensi
- ^ Profil Pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
- ^ "Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi". JDIH BPK. Diakses tanggal 01-08-2023. Periksa nilai tanggal di:
|access-date=
(bantuan) - ^ "Permen PAN & RB No. 60 Tahun 2021". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2024-01-10.
Lihat pula
- Daftar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia
- Kementerian Indonesia
Pranala luar
- (Indonesia) Situs web resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
- l
- b
- s
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3e/Logo_Ministry_of_Administrative_and_Bureaucratic_Reform_of_The_Republic_of_Indonesia_%282021%29.svg/100px-Logo_Ministry_of_Administrative_and_Bureaucratic_Reform_of_The_Republic_of_Indonesia_%282021%29.svg.png)
![]() | Artikel bertopik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
- l
- b
- s