Deputi Bidang Persidangan dan Kerja Sama Antar Parlemen

Deputi Bidang
Persidangan dan Kerja Sama Antar Parlemen
Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia
Gambaran umum
Dasar hukumPeraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2005
Susunan organisasi
DeputiTatang Sutarsa[1]
Biro
PersidanganHelmizar[2]
Kesekretariatan Pimpinan-
Kerjasama Antar ParlemenSaiful Islam[2]
Hubungan Masyarakat dan PemberitaanDjaka Dwi Winarko[2]
Kantor pusat
Gedung Nusantara I Kompleks Gedung MPR/DPR RI Jl. Gatot Subroto, Senayan Jakarta, 10270
Situs web
http://www.dpr.go.id/

Deputi Bidang Persidangan dan Kerja Sama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah unit eselon I pada Dewan Perwakilan Rakyat yang mempunyai tugas membina dan melaksanakan dukungan teknis dan administratif di bidang persidangan dan kerja sama antar parlemen. Deputi Bidang Persidangan dan Kerja Sama Antar Parlemen dipimpin oleh seorang Deputi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal DPR RI.[3]

Tugas dan Fungsi

Tugas

Deputi Bidang Persidangan dan Kerja Sama Antar Parlemen mempunyai tugas membina dan melaksanakan dukungan teknis dan administratif di bidang persidangan dan kerja sama antar parlemen.[3]

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Deputi Bidang Persidangan dan Kerja Sama Antar Parlemen menyelenggarakan fungsi:[3]

  1. penyiapan bahan-bahan persidangan dan kerja sama antar parlemen;
  2. pelaksanaan pelayanan persidangan DPR RI;
  3. pelaksanaan pelayanan kerja sama antar parlemen;
  4. pelaksanaan hubungan masyarakat dan pemberitaan;
  5. pelaksanaan pelayanan Pimpinan DPR RI.

Struktur Organisasi

Deputi Bidang Perundang-undangan terdiri dari:

  1. Biro Persidangan
  2. Biro Kesekretariatan Pimpinan
  3. Biro Kerjasama Antar Parlemen
  4. Biro Hubungan Masyarakat dan Pemberitaan

Lihat pula

Referensi

  1. ^ Sekjen DPR Lantik Deputi Persidangan dan KSAP
  2. ^ a b c Daftar Pejabat Setjen DPR RI
  3. ^ a b c Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2014 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
  • l
  • b
  • s
Fungsi
  • Legislasi
  • Anggaran
  • Pengawasan
Logo Resmi DPR RI
Tugas dan wewenang
  • Persetujuan
  • Pertimbangan
  • Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
HakAlat kelengkapanPeriode
  • 1945–1950 (KNIP)
  • 1950 (DPR RIS)
  • 1950-1956 (DPRS)
  • 1956–1959
  • DPR Peralihan
  • 1960–1965 (DPR-GR)
  • 1965–1966 (DPR-GR tanpa PKI)
  • 1966–1971 (DPR-GR/DPR Orde Baru)
  • 1971–1977
  • 1977–1982
  • 1982–1987
  • 1987–1992
  • 1992–1997
  • 1997–1999
  • 1999–2004
  • 2004–2009
  • 2009–2014
  • 2014–2019
  • 2019–2024
AnggotaProgram Legislasi NasionalKode Etik dan Tata tertib
  • Kode etik
  • Tata tertib
Sekretariat JenderalFraksi aktifFraksi non aktif
  • Reformasi
  • KKI
  • PDU
  • PDKB
  • PBB
  • TNI/Polri
  • BPD
  • PBR
  • PDS
  • Hanura
Media